Kekuasaan yang Kamu Miliki, adalah Kekuasaan Yang "RAKYAT BOLEHKAN" Kamu Untuk Memilikinya

Halo Game of Throne lovers...

Aku mau sharing tentang Life Lesson yang diajarkan oleh Mysaria, kekasih Daemon Targaryen, saat berbagi informasi tentang keberadaan pangeran Aegon Targaryen kepada Otto Hightower, tangann kanan raja / the hand of the King.

Aku percaya bahwa pembelajaran dan sign / clue untuk kita untuk naik level, ada di mana saja, bahkan di tempat yang paling konyol sekalipun. 

Oke kita langsung masuk ke pembahasan ya...

Pada season 1, pangeran Aegon Targaryen lari dari istana karena tidak ingin menjadi raja. Ibu dari Aegon Targaryen, Alicent Hightower salah menangkap maksud dari  suaminya pada detik-detik kematiannya, Raja Aerys Targaryen. Yang mengatakan bahwa, Aegon lah yang harus memimpin Kings Landing, pangeran yang akan menyatukan semua manusia. Padahal yang dimaksud Raja Aerys Targaryen bukanlah Aegon anak mereka, namun Aegon yang diramalkan oleh Aegon pertama, Aegon sang penakluk. Dengan kata lain, yang dimaksud Raja Aerys Targaryen adalah Jon Snow. 

Pada saat berbagi informasi, ada kalimat unik dari Mysaria, yang mengatakan: 

"Kekuasaan yang kamu miliki, adalah kekuasaan yang rakyat bolehkan kamu untuk memilikinya". 

So, ini yang aku dapat gais :D 

Ko bisa ya rakyat yang kasih izin, padahal kalau dilihat secara kasar, apa sih kekuatan rakyat terhadap orang-orang kuat seperti kerajaan atau pemerintahan seperti zaman sekarang? 

Pernyataan "Kekuasaan yang kamu miliki, adalah kekuasaan yang rakyat bolehkan kamu untuk memilikinya" mencerminkan prinsip dasar demokrasi, di mana kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat dan hanya ada sejauh rakyat mengizinkannya. Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, prinsip ini diterapkan dalam konsep kedaulatan rakyat yang tertuang dalam UUD 1945, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

Pemilihan Umum:

Dalam sistem demokrasi Indonesia, kekuasaan eksekutif dan legislatif diperoleh melalui proses pemilihan umum yang melibatkan partisipasi langsung rakyat. Presiden, anggota DPR, dan kepala daerah dipilih oleh rakyat, yang berarti kekuasaan yang mereka miliki adalah mandat dari rakyat. Misalnya, seorang presiden yang terpilih mendapatkan kekuasaannya dari suara mayoritas rakyat yang mendukungnya.

Pemerintahan yang Akuntabel:

Pemerintah di Indonesia harus mempertanggungjawabkan kekuasaannya kepada rakyat. Ini tercermin dalam fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah, serta mekanisme checks and balances antara lembaga-lembaga negara. Contohnya, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak disetujui oleh mayoritas rakyat, rakyat dapat mengekspresikan ketidakpuasan mereka melalui demonstrasi atau melalui pemilihan umum berikutnya dengan memilih pemimpin baru.

Pelayanan Publik dan Kepentingan Rakyat:

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melayani kepentingan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk menuntut perbaikan jika pemerintah tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya, jika suatu daerah mengalami masalah infrastruktur yang serius dan pemerintah daerah tidak menanganinya, rakyat bisa menuntut perubahan melalui jalur hukum, media, atau suara mereka dalam pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada):

Di sebuah provinsi, gubernur yang terpilih mendapatkan kekuasaannya dari suara rakyat. Jika selama masa jabatannya ia dianggap tidak mampu memenuhi janji kampanyenya atau kebijakannya merugikan rakyat, maka pada periode berikutnya, rakyat bisa memilih untuk tidak memilihnya kembali. Di sinilah terlihat bahwa kekuasaan yang dimiliki gubernur tersebut sebenarnya berasal dari rakyat dan hanya berlangsung selama rakyat memberikan kepercayaan kepadanya.

Penggulingan Kekuasaan melalui Pemilu:

Ketika rakyat merasa tidak puas dengan pemerintahan pusat atau daerah, mereka dapat menggunakan hak suara mereka dalam pemilu untuk mengganti pemimpin tersebut dengan yang baru. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah hanya berlanjut selama rakyat mengizinkannya.

Oke, oke...

Contoh di atas adalah gambaran kalau pemimpinnya amanah dan sesuai dengan pilihan rakyat ya. Dan kalau semuanya mengikuti aturan yang berlaku di negara. Tapi bagaimana kalau keadaannya tidak seindah di atas? Ketika kekuasaan seperti overpower di atas rakyat, tetapi para penguasa ternyata masih loh dalam izin masyarakat, makanya masih bisa berkuasa. Bagaimana tuh jelasinnya? 

Aku dapat gambaran paling umum, yang kalian semua pada sudah kenal semua, bagi yang senang baca sejarah ya, ini dia: 

Salah satu contoh keadaan di Indonesia ketika masyarakat sudah tidak lagi mengizinkan penguasa berkuasa, dan mampu menggulingkan pemerintahan Reformasi 1998. 

Pada tahun 1998, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang parah, disertai dengan ketidakpuasan yang meluas terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, yang telah memerintah selama lebih dari 30 tahun. Krisis ini memicu protes dan demonstrasi besar-besaran di seluruh negeri, terutama di Jakarta.

Mahasiswa, aktivis, dan masyarakat umum melakukan demonstrasi menuntut reformasi politik, ekonomi, dan sosial, serta menuntut mundurnya Presiden Soeharto. Aksi-aksi ini berlangsung dengan intensitas yang tinggi, dan di beberapa tempat terjadi bentrokan dengan aparat keamanan. Kondisi ini diperparah dengan kerusuhan dan kekacauan sosial yang terjadi di beberapa kota besar.

Pada akhirnya, di bawah tekanan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, mahasiswa, dan bahkan dari kalangan militer, Soeharto memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Pengunduran diri Soeharto ini menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era Reformasi di Indonesia.

Jadi, penguasa yang sekarang masih bertahan di kursi pemerintahannya, adalah orang-orang yang masih didukung oleh masyarakat di luar benar salahnya mereka, dan yang DIIZINKAN oleh masyarakat untuk memimpin mereka.